livescore
Berita Bola

Bos PSIS Semarang Meminta PSSI Bersikap Realistis


Yoyok meminta PSSI lebih bijak dalam mengeluarkan keputusan mengenai nasib lanjutan Liga 1.

Manajemen PSIS Semarang meminta PSSI bersikap realistis dengan tidak memaksakan lanjutan Liga 1 2020/21 digelar dalam waktu dekat agar klub tak berada dalam posisi digantung.

Ketua umum PSSI Mochamad Iriawan sebelumnya menyatakan, kepastian lanjutan kompetisi bergantung kepada kepolisian yang mengeluarkan perizinan, meski sudah mendapat lampu hijau dari badan nasional penanggulangan bencana (BNPB).

Namun penerapan Pelaksaanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan pemerintah dalam menekan penyebaran virus Corona di Pulau Jawa dan Bali mulai, Senin (11/1), hingga 25 Januari membuat peluang Liga 1 dilanjutkan Februari makin menipis.

Seperti diketahui, PSSI dan operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebelumnya merencanakan lanjutan Liga 1 digelar di DI Yogyakarta. CEO PSIS, AS Sukawijaya, mengutarakan, penerapan PPKM ini membuat klub makin kesulitan.

“Kalau melihat aturan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang akan diterapkan mulai Senin tampaknya cukup sulit Liga 1 kembali jalan,” ujar pria yang akrab disapa Yoyok ini diwartakan laman Suara Merdeka.

“Mayoritas kota-kota yang punya klub Liga 1 diberlakukan PSBB, termasuk PSIS yang ber-home base di Semarang. Bagaimana klub mau latihan dan lain sebagainya? Pasti susah.”

Yoyok menambahkan, PSSI dan PT LIB sebaiknya mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah, sehingga klub dapat menyusun program dengan baik tanpa dipusingkan menunggu ketidakpastian.

“Izin pun sama, pasti akan susah turun, karena tak bisa dipungkiri angka penyebaran COVID-19 masih tinggi. Bijak saja. Tidak usah memaksakan. Kasihan klub kalau seperti ini terus,” imbuh Yoyok.

Kepastian lanjutan Liga 1 akan ditentukan setelah komite eksekutif (Exco) menggelar rapat pada pertengahan Januari. Dalam rapat itu nantinya akan diputuskan mengenai kemungkinan liga dilanjutkan atau dibatalkan.

Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan sebelumnya menyebutkan, kebijakan PPKM wajib dilakukan pemerintah daerah (Pemda) di Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya, dua pulau ini menjadi penyumbang terbesar kasus peningkatan COVID-19 secara nasional.

“Bagi pihak manapun yang menolak kebijakan dari pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah untuk segera mengindahkan instruksi pemerintah, karena instruksi ini bersifat wajib,” tegas Wiku.

SIMAK JUGA: BERITA SEPAKBOLA NASIONAL!

Most Popular

To Top